“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik”  (Lebih kuat mana SK Menteri daripada Perda? Bag 1)

“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik” (Lebih kuat mana SK Menteri daripada Perda? Bag 1)

OPINI No Comments on “Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik” (Lebih kuat mana SK Menteri daripada Perda? Bag 1)

“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik”

(Lebih kuat mana SK Menteri daripada Perda? Bag 1)

Oleh: Juniar Ilham

 

Mungkin kita beberapa waktu lalu bertanya, baru kali ini sebuah kebijakan tata ruang diminta untuk dievaluasi oleh menteri yang tidak membidangi Tata Ruang….

Sebuah ironi karena sebab utama beberapa faktor penyebab peninjauan kembali RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota bukan karena produk taru yang bermasalah, akan tetapi karena adanya perubahan peraturan atau rujukan sistem penataan ruang yang berlaku mengikat bagi kabupaten/propinsi atau nasional. Adanya perubahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dari tingkat pusat/provinsi yang berdampak pada pengalokasian kegiatan berskala besar.

Sebuah perubahan yang dikategorikan mendesak karena adanya sebuah keputusan politis dengan terbitnya peraturan presiden republik indonesia Nomor 3 tahun 2016 Tentang Percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Perpres nomor 107 tahun 2015 Tentang Percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta Cepat antara jakarta dan bandung dst.

Sebuah dilema karena wililayah Provinsi, kabupaten/kota disaat baru saja menyelesaikan proses persetujuan substansinya, bahkan prosesnya sampai berlangsung 3 tahun hanya sebuah proses persetujuan substansi. Daerah berusaha dengan segenap upaya melakukan percepatan proses persetujuan subsatansi bahkan sampai tidur diemperan tokopun dijalani dalam rangka menunggu prosesnya. Apalagi dalam proses tersebut tidak cukup pada satu lembaga yang namanya BKPRN tetapi juga banyak nyangkut dan bertele tele masalah di BIG dengan permintaan proses legalitas yang permasalahannya justru sebenarnya menjadi tanggungjawab lembaga tersebut dalam penyediaan petanya. Daerah “dipaksa” untuk menyediakan peta dasar sendiri dengan cara membeli yang kadang besarannya dianggap oleh lembaga legislatif di daerah sebagai pemborosan anggaran. Kemana sebenarnya arah kebijakan lembaga2 diatas?. Sebuah proses yang sangat membelenggu daerah meskipun alasannya sebagai bentuk keteraturan dan tertib pembangunan. Belum lagi harus berhadapan dengan legislatif di daerah masing-masing untuk mendapatkan pengesahan sebagai peraturan daerah masing-masing.

Sebuah perenungan karena pada tanggal 14 juli 2015 keluar surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-163/M.EKON/07/2015. Perihal mengenai Peninjauan Kembali Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menurut Surat Menteri, RTRW Provinsi dan Kapubaten/Kota dapat ditinjau kembali dan direvisi 1 kali dalam rentang waktu 5 tahun”

Proses peninjauan kembali sebuah Rencana Tata Ruang Wilayah sebagi rencana umum yang akan ditindaklanjuti oleh rencana rinci dibawahnya berupa rencana kawasan, rencana detail, rencana kawasan khusus. Sudah tentu kita bisa mempertanyakan, setelah 2–3 tahun proses pengesahan RTRW baik tingkatan Provinsi, Kabupaten/Kota tiba-tiba harus melakukan perubahan lagi dan berproses lagi jika dalam perubahannya mempunyai konsekwensi logis pada perubahan signifikan rencana pola ruangnya.

Terbayang ribetnya, terbayang prosesnya, terbayang waktu yang dibutuhkan untuk itu….Sebuah bentuk kebijakan publik yang melewati proses yang sangat luar biasa hanya dengan mudah dilakukan evaluasi.

Jika kita melihat dan memperhatikan tatacara evaluasi tentunya tidak bisa disamakan dengan proses revisi. Dari nomenklaturnya saja surat edaran menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-163/M.EKON/07/2015 itu cacat hukum karena dalam suratnyapun ada ketidak benaran selanjutnya jika hanya dilakukan evaluasi maka tidak harus dilakukan revisi, padahal keluarnya kepres percepatan pembangunan yang dimaksudkan didalamnya untuk melakukan perubahan struktur dan pola ruang didalamnya.

Jika kita lihat dari tata urutan perundang-undangan juga tidak benar bahwa surat edaran tersebut menjadi segala-galanya. Coba kita perhatikan penjelasan dibawah ini:

a. Hierarki peraturan perundang-undangan baru mulai dikenal sejak dibentuknya Undang-Undang No.1 Tahun 1950 yaitu Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950.

b. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1950 dirumuskan sebagai berikut: Pasal 1 Jenis peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah:

  • Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  • Peraturan Pemerintah
  • Peraturan Menteri Pasal 2 Tingkat kekuatan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah menurut urutannya

c. Selanjutnya hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 sbb:
Terdapat di Halaman 12

  • Undang Undang Dasar 1945
  • TAP MPR
  • Undang Undang/Perpu
  • Peraturan Pemerintah
  • Keputusan Presiden

Peraturan Pelaksana lainnya misalnya Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain lain

d. Selanjutnya tata urut peraturan perundang-undangan diobah lagi dengan TAP MPR No.III/MPR/2000 menjadi:

  • Undang Undang Dasar 19454
  • TAP MPR
  • Undang Undang
  • Perpu
  • Peraturan Pemerintah
  • Keputusan Presiden
  • Perda

Kemudian diperbaharu lagi dengan UU no. 10 tahun 2004 (sudah dibatalkan UU no. 12 tahun 2011)

e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 menyebutkan:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

  • Undang-Undang Dasar 1945;
  • Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  • Peraturan Pemerintah;
  • Peraturan Presiden;
  • Peraturan Daerah.

(2) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
(5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

f. UU no. 12 tahun 2011 merupakan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan YANG BERLAKU SAAT INI

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  • Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  • Peraturan Pemerintah;
  • Peraturan Presiden;
  • Peraturan Daerah Provinsi; dan
  • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Jika dilihat bahwa sebuah surat menteri tidak ada dalam strata perundang-undangan, dari runtut diatas maka apakah efektif menerbitkan surat menteri untuk perubahan dokumen kesepakatan publik yang dipakai untuk dasar pelaksanaan pembangunan dan dasar dalam proses penyusunan rencana rinci tata ruang. Konsekwensi logis jika rencana umumnya berubah sudah barang tentu akan sangat berpengaruh pada proses dan hasil perencanaan rinci.

Keseluruhan itu menjadikan keputusan tidak bijak karena menafikan hasil perencanaan taru dari mulai tingkatan umum dan detailnya yang memakai uang rakyat dan proses yang “berdarah-darah”

Jika akan melaksanakan hal itu semua sudah seharusnyalah pemerintah untuk mempercepat keluarnya petunjuk pelaksanaan baku sehingga kedepannya tidak ada lagi kesalahan prinsip dalam mengelola nusantara yang sangat kaya dan tidak boleh salah urus.

Semoga kita tidak selalu mengedepankan proses perencanaan pembangunan yang instan

Tetap Semangat!!!

Author

Related Articles

Leave a comment

Back to Top