“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik” (Epic dari sebuah proses perencanaan Bag 2)

“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik” (Epic dari sebuah proses perencanaan Bag 2)

OPINI No Comments on “Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik” (Epic dari sebuah proses perencanaan Bag 2)

“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik”

(Epic dari sebuah proses perencanaan Bag 2)

Oleh :Juniar Ilham

SILSILAH

Dalam bidang pendidikan perencanaan, pelajaran tentang Stedebouwkunde en stadaanleg (ilmu pembangunan dan pelaksanaan pembangunan kota) dikembangkan oleh Prof. Wolff Schoemaker, Prof. R.L.A.Schoemaker, dan Prof. Thijse di Departemen Ilmu Teknik, bidang Teknik Sipil di ITB (Sujarto dalam Oetomo, 2003). Menurut Soefaat (2003), adalah Kus Hadinoto yang mencetuskan gagasan dan prakarsa pendidikan tinggi perencanaan dalam kedudukan beliau sebagai Kepala Balai Tata Ruang Pembangunan, Lembaga Tata Ruang pertama di Indonesia, hasil serah terima dari Pemerintah Hindia Belanda ke Pemerintah Indonesia pada tahun 1950.Saat itu masalah perencanaan ditangani oleh insinyur sipil yang jumlahnya hanya 60 orang, bekerja di lingkungan Departemen PU di seluruh Indonesia. Kebutuhan akan tenaga perencana diperlukan untuk pembangunan tidak hanya pembangunan perkotaan, namun juga pembangunan perdesaan. Prakarsa mulai muncul dalam rangkaian seminar tentang perencanaan kota pada tahun 1952 dan 1954, yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana PBB (ECAFE).

Pemikiran yang muncul saat itu adalah perlunya pembangunan wilayah, selain pembangunan kota, Prakarsa ini didukung oleh Djuanda sebagai Kepala Biro Perancang Negara (Bappenas sekarang) maupun dari kantor perwakilan PBB, yang kemudian memperbantukan beberapa tenaga ahli perencanaan unuk bekerja di Jakarta, Kenneth Watts yang kemudian menjembatani hubungan dengan PBB (Soefaat, 2003). Kebutuhan yang mendesak ini juga berbarengan dengan keinginan Economic and Social Council PBB untuk mengembangkan pendidikan profesional dalam bidang perencanaan daerah dan kota, sebagai basis penelitian untuk memahami persoalan khusus di berbagai Negara berkembang. (Myra P Gunawan 2015)

Pemerintah Indonesia menerima usulan dari Harvard Graduate School of Design untuk pendirian sekolah tersebut. Persiapan dimulai, senior advisor PBB, Prof. Martin Meyerson tiba di Jakarta pada tahun 1958, Prof. Kus Hadioto sebagai Kepala Bagian Bantuan Luar Negeri Departemen PU dan Tenaga Listrik, Ir. Soefaat sebagai Kepala Biro Perencanaan Kota dan Daerah, serta Kenneth Watts yang sedang mempersiapkan Master Plan Jakarta, ikut berperan dalam pengembangan Bagian Perencanaan Daerah dan Kota, yang akhirnya diresmikan oleh Prof. Soemono, sebagai pemimpin ITB, pada tanggal 14 September 1959 (Doebele, 1962, dalam Oetomo 2003).

Di Indonesia wawasan tentang tata ruang ini sudah sejak lama dikembangkan. Dari berbagai forum dapat dikemukakan beberapa wawasan dan pengertian umumnya mengatakan bahwa tata ruang merupakan penataan pada suatu lokasi untuk menempatkan benda benda, kegiatan yang di dalamnya dapat berubah dan berkembang. Jadi dalam hal ini tata ruang dapat diartikan sebagai penataan bagian-bagian ruang yang disediakan untuk digunakan sebagai tempat benda-benda,kegiatan, dan perubahan. Kalau yang ditata itu penggunaan ruang yang berisi air maka hasilnya dikatakan sebagai tata guna air, dan kalau yang ditata itu ruang angkasa maka hasilnya dikatakan sebagai tata guna angkasa. Kalau yang ditata itu merupakan gabungan dari bumi, air, dan angkasa maka tata guna ruangnya disebut sebagai tata ruang (spatial planning). (Perencanaan Pengembangan Wilayah (Aziz Budianta, dkk., 2011)

Dalam UURI No. 26/2007 tentang penataan ruang, tata ruang diartikan sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan rencana tata ruang (spatial plan) adalah hasil perencanaan tata ruang, yang pada intinya berupa arahan kebijaksanaan dan memperuntukkan (alokasi, pengagihan) pemanfaatan ruang yang secara struktural menggambarkan ikatan fungsi lokasi yang terpadu bagi berbagai kegiatan kehidupan.

Sektor-sektor lainnya seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan, perhubungan, pertanian, dan lain-lain juga mempunyai wawasan tata ruang yang spesifik sesuai dengan ruang lingkup sektor yang akan ditata dalam pemanfaatan ruang untuk kepentingan tertentu tersebut (UURI No. 26/2007; Su Ritohardoyo, 2003). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa ruang dalam arti segala sesuatu yang berkaitan dengan wawasan ruang di bumi/jagad raya adalah semua bagian bumi yang dimulai dari titik pusat bumi, yang mengandung berbagai sumberdaya alam kebumian termasuk potensi bencana alam, mineral, air, dan lain-lain sampai ke bagian permukaan bumi dengan berbagai potensi dan keterbatasannya (limitation) sampai ke bagian di atas permukaan bumi yaitu angkasa sampai ke batas atmosfer bumi dengan berbagai potensi dan permasalahannya.

Ruang (space) adalah wadah tempat berlangsungnya kehidupan yang mencakup ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk di dalamnya tanah, air, udara beserta benda-benda serta sumberdaya dan keadaan alam sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dengan berbagai kegiatannya serta berbagai makhluk lainnya melakukan dan melaksanakan kehidupannya. Tata ruang adalah wujud structural dan pola pemanfaatan ruang pada berbagai jenjang (hirarkhi) wilayah (nasional, wilayah, lokal). Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang yang berencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan dalam memenuhi kebutuhan pemanfaatan ruang yang meningkat dan berkembang terus dari masa ke masa. Rencana tata ruang adalah produk perencanaan penataan ruang yang merupakan arahan kebijakan pemanfaatan raung secara terpadu untuk berbagai kebutuhan (Su Ritohardoyo, 2003)

ISSUE PERTANAHAN SEBAGAI SUMBER DAYA ALAM STRATEGIS

Tanah sebagai unsur lingkungan hidup yang paling strategis dapat dipandang dari berbagai sudut/ aspek; yaitu:

a. Tanah dari sudut Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

Hubungan antara penatagunaan tanah dengan rencana tata ruang sangat erat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia, UU Penataan Ruang (UUPR) mengarahkan bahwa tanah adalah unsur ruang yang strategis dan pemanfaatannya menentukan penataan ruang selain itu dinyatakan juga bahwa pengelolaan tanah dapat terlaksana sebagai suatu proses yang tak terpisahkan dari penataan ruang (penatagunaan tanah sebagai subsistem penataan ruang).

Tanah sebagai suatu unsur ruang mempunyai nilai strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan, UUD 1945 pasal 33 mengamanatkan bahwa bumi, air, angkasa dan kekayaan alam didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Wewenang pengaturan lingkungan oleh negara tersebut antara lain meliputi tatanan ruang yang merupakan hubungan antara berbagai kegiatan pembangunan dan fungsi lingkungan guna mencapai keserasian dan keseimbangan. Tanah sebagai ruang tempat kegiatan pembangunan dilaksanakan dan mempunyai tugas fungsi sosial, untuk itu perlu dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dan tatanan lingkungan serta mencegah penggunaan tanah oleh perorangan atau sekelompok orang yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan kepentingan pembangunan berkelanjutan.

b. Tanah dari aspek Peningkatan Pendapatan Daerah

Tanah sebagai unsur ruang sangat berperan dalam perencanaan tata ruang, ketika suatu rencana menggoreskan warna dalam pemanfaatannya maka berpengaruh besar terhadap nilai tanah itu sendiri. Warna abu-abu untuk industri misalnya maka akan membangkitkan spekulator tanah untuk menjual dengan harga tinggi, sementara warna hijau untuk ruang terbuka hijau akan berarti tidak ada pajak yang dapat ditarik oleh pemerintah daerah, namun sebaliknya deliniasi jaringan jalan akan membangkitkan pengembangan dan nilai tanah akan melonjak. Tanah sebagai aset ekonomi dan aset lingkungan perlu menjadi perhatian (rural and urban lanc economics). Sehingga keterkaitan ini perlu diinformasikan dalam hal pengendalian harga tanah dalam pembangunan infrastruktur publik.

c. Tanah dalam Persepsi Stakeholder

Masih terdapat perbedaan persepsi tentang penggunaan tanah dari stakeholder; pemerintah mempunyai wewenang untuk mengelola sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33, rakyat mempunyai hak sebagaimana dinyatakan bahwa hukum pertanahan didasari dari hukum adat sementara pihak swasta mempunyai hak-hak sebagaimana diatur dalam UUPA (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak pengelolaan). Kerancuan persepsi ini menimbulkan penggunaan tanah tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan pertanahan.

d. Manajemen konflik sumberdaya alam (tanah) melalui Penataan Ruang Wilayah/ Kawasan

Lembaga yang berwenang mengurus tanah saat ini adalah Badan Pertanahan Nasional, namun dengan nafas desentralisasi banyak hal yang harus diselesaikan dalam mengatasi berbagai isu tentang pertanahan. Kewenangan pusat dan daerah dan tumpang tindih kebijakan akan mewarnai persoalan/ sengketa tanah. Konflik tanah saat ini dapat digambarkan sebagai berikut; sengketa penetapan fungsi tanah untuk dieksploitasi secara berlebihan (suku Amungmee dan Freeport), sengketa program lahan sejuta hektar yang diakibatkan konsentrasi penguasaan tanah, sengketa di areal perkebunan karena pengalihan HGU, sengketa karena kebutuhan non pertanian, sengketa karena penggusuran tanah untuk kepentingan umum-keamanan dan sengketa atas tanah karena penetapan taman nasional, hutan lindung dan sebagainya.

e. Tanah dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Eksploitasi sumber alam cenderung menurunkan kualitas lingkungan, degradasi lahan terjadi karena penggunaan dan peruntukan tanah yang kurang tepat, sebagai akibat pelaksanaan yang tidak memperhatikan kaidah penataan ruang dan kriteria kemampuan serta kesesuaian lahan. Selain itu degradasi ini juga disebabkan oleh pemakaian bahan kimia dalam pertanian, tingkat erosi yang tinggi karena penebangan liar (run off tinggi karena catchment area mengecil).

Pengertian sumber daya alam juga menyangkut kawasan ekosistem lahan basah seperti; gambut dan rawa yang mempunyai nilai ekologis tinggi namun keberadaan kawasan ini semakin terancam sebagai akibat pembangunan peruntukkan lain.

Sumber daya hutan juga mengalami degradasi karena penebangan kayu, kebakaran hutan, perambahan hutan dan perladangan berpindah. Hal ini disebabkan karena Tata Guna Hutan Kesepakatan belum mantap sehingga terjadi tumpang tindih dan pembangunan lain (perkebunan, transmigrasi, pertambangan dan pembangunan jalan). Selain itu peraturan yang ada tentang Hak Penguasaan Hutan, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan lainnya membuat beberapa persoalan tanah sebagai sumber daya lahan menjadi turun kualitas dan kuantitasnya. Sumber daya alam ini juga mencakup pertanian, perikanan, energi, air dan udara.

f. Tanah dari aspek Model Kelembagaan

Pada prinsipnya model kelembaag dalam pertanahan adalah terkait dengan wewenang, wewenang pusat dan daerah yang secara jelas diatur bahwa wewenang pusat mengatur Policy dan Kebijaksanaan sementara wewenang daerah meliputi; alokasi kegiatan/ proyek, harga tanah, peruntukkan tanah dan lainnya yang bersifat operasional.

g. Tanah dalam Agenda Strategis menuju Desentralisasi

Dengan adanya perubahan paradigma tentang administrasi pemerintahan yang dalam hal ini adalah pelaksanaan otonomi daerah, maka tanah sebagai sumber daya alam strategis menjadi salah satu agenda yang penting bagi pemerintah daerah, karena tanah adalah salah satu unsur pendapatan daerah (PAD) dan mempunyai nilai “jual” dari pengelolaan tanah. Dalam UU no.22 tahun 1999 diatur bahwa dalam rangka desentralisasi dibentuk tiga pola daerah otonom: Propinsi, Kabupaten, dan Kota sebagai legal entity ketiga pola daerah otonom tersebut bersifat setara dan tidak hierarkhis.

Perbedaan diantara ketiga pola otonom tersebut pada besaran wilayah yuridiksi, karakteristik masyarakat dan organisasi pemerintahan daerahnya. Hal ini akan berpengaruh terhadap tanah/ lahan sebagai sumber daya alam strategis dalam pengelolaannya baik dalam penanganan kawasan lindung dan budidaya. Otonomi daerah yang diharapkan adalah dapat memberikan informasi penggunaan tanah, informasi harga tanah, informasi hak atas tanah dan juga dapat memberikan G.I.S atas tanah.

PERMASALAHAN PRINSIP DALAM BIDANG PERTANAHAN

1. Pertimbangan strategis politik jangka panjang

Amanat Pasal 33 UUD 1945

– Tanah dikuasai negara

– Tanah di hak miliki rakyat (tidak adil bagi generasi yang lahir terdahulu?)

– Tanah cukup disewa/ dipakai (hak guna, hak pakai, hak pengelolaan, hak kuasa) dalam kurun waktu panjang/ seumur hidup, jadi bisa trans generasi

2. Masalah kelembagaan pusat dan daerah

– Kewenangan Pemerintah Pusat

– Kewenangan Pemerintah Daerah

– Kewenangan Masyarakat

– Kewenangan Dunia Usaha

3. Masalah informasi dan pertanahan

– Klasifikasi Harga Tanah

– Pemilikan Tanah

– Penggunaan Tanah

4. Masalah keterkaitan lingkungan hidup, tata ruang dan penatagunaan tanah

– Masalah konservasi, pengendalian kerusakan dan dampak negatif

– Masalah pemanfaatan ruang secara optimal di kawasan fungsi lindung dan kawasan budidaya

– Masalah pertanahan

5. Masalah implikasi sosial, ekonomi dan politik

– Penguasaan tanah

– Spekulasi tanah

– Keadilan

– Kecemburuan

– Kesenjangan sosial

– Bencana sosial, politik, ekonomi

– Bencana lingkungan

PERMASALAHAN PRISIP DALAM PENATAAN RUANG DI INDONESIA

A. Tata Ruang Di Indonesia

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau yang dikelilingi oleh lautan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, pastinya menjadikan wilayah Indonesia memiliki banyak kota yang tersebar di masing-masing pulau, namun tata kota di Indonesia masih harus mendapatkan penanganan yang serius. Masalah tersebut dampak dari perbuatan manusia sendiri yang bertindak tanpa perencanaan atau tanpa pikir panjang dampak kedepannya pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu berbagai masalah perkotaan timbul akibat perencanaan tata ruang kota yang inkonsistensi pembuat kebijakan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan.

Jika dari manusianya sendiri baca pemerintah, saja kurang kesadaran akan pentingnya perencanaa tata ruang kota bagaimana nasib pembangunan Negara kedepannya. Padahal pemerintah atau pun pemda telah membuat berbagai peraturan tertulis maupun himbauan kepada masyarakat tentang aturan-aturan mengenai lingkungan dalam hidup bermasyarakat. Salah satunya adalah tentang tata ruang wilayah. Tetapi kebijakan atau kesepakatan bersama tidak akan berguna jika tidak diimbangi dengan konsistensi pelaksanaan secara berkelanjutan oleh para pelaku yang seharusnya bisa membawa perubahan jika melaksanakan perannya dengan maksimal.

Seperti yang kita ketahui kepala daerah masih banyak yang belum mengenal konsep pembangunan perkotaan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan mereka melakukan pembangunan daerahnya tanpa ada perencanaan ke depannya padahal untuk menciptakan kota yang nyaman, penataan kota harus direncanakan secara matang tidak asal, tetapi ini lah yang terjadi di daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Penyebab permasalahan tata ruang kota di Indonesia ada tiga hal penting mengenai persoalan perkotaan:

1) Indonesia tidak punya perencanaan terintegrasi, sehingga berbagai macam persoalan muncul berkaitan dengan pembangunan kota

2) Konsistensi dalam melaksanakan aturan yang ada juga lemah. Misalnya seluruh pemerintah, baik pusat dan daerah keliatannya konsistensinya kalau berhadapan dengan pemodal lemah, seperti kasus yang terjadi sekarang, tiba-tiba kawasan hijau akan dijadikan mal.

3) Pemerintah kurang memiliki kemampuan mengantisipasi persoalan-persoalan di masa yang akan datang.

Seharusnya kita bisa mengambil pelajaran dari negara-negara yang membuat rencana tata ruang kota dengan matang hingga beratus-ratus tahun tidak berubah dan tetap mengedepankan kearifan lokal, tetapi itu kembali lagi kepada kita yang melaksanakannya.

Masih banyak pekerjaan rumah dari masalah-masalah inkonsistensi dalam penataan kota adalah urbanisasi yang tidak terkontrol. Seharusnya dalam konteks tersebut tidak lagi melakukan pembiaran yang akan berakibat anggapan bahwa jika pemerintah diam berarti masyarakat berada di posisi yang benar. Selain masalah tersebut adalah masalah transportasi yaitu semakin banyaknya masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor pribadi. Masalah-masalah tersebut menambah kacaunnya keadaan tata kota yang dari infrastrukturnya masih belum baik.

B. Upaya Penanggulangan Permasalahan Tata Ruang Kota Di Indonesia

Pemerintah member bantuan teknis penataan ruang sebagai salah satu program andalan dan sebagai wujud nyata dari penyelenggaraan salah satu tugas pokok dan fungsi Ditjen Penataan Ruang (mumpung baru dilantik dirjendnya) yang telah memperlihatkan bentuknya yang lebih nyata dengan telah mulai diturunkannya beberapa staf andalan Ditjen Penataan Ruang ke daerah-daerah dalam menjawab kebutuhan daerah mengenai perlu adanya program pendampingan dan advisory oleh aparat Pusat ke daerah dalam upaya mereka mereview, merevisi, atau bahkan menyusun baru produk-produk rencana tata ruangnya.

Hal-hal yang harus dilakukan antara lain :

a. Penasehatan dilakukan oleh Ditjen Penataan Ruang dengan mengirimkan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam proses penataan ruang sesuai dengan kebutuhan daerah untuk memberikan arahan-arahan dan alternatif-alternatif solusi teknis secara profesional berkaitan dengan ragam permasalahan penataan ruang yang dihadapi oleh masing-masing daerah.

b. Pendampingan dilakukan bila pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan dan sumber daya manusia sehingga membutuhkan bantuan tenaga ahli teknis penataan ruang dari pemerintah pusat (Ditjen Penataan Ruang) untuk membantu dan turut menyusunkan rencana tata ruang, maupun dalam proses pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

c. Kerjasama pendanaan dilakukan bila Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan namun telah memiliki sumber daya manusia yang cukup di bidang penataan ruang sehingga bantuan teknis yang dibutuhkan dari Pemerintah Pusat hanyalah bantuan bagi kerja sama pendanaan.

d. Penyusunan oleh pemerintah pusat adalah penyiapan dana dan tenaga ahli oleh Pemerintah Pusat dan dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan keterlibatan intensif dari Pemerintah Daerah, serta pelibatan aktif dari berbagai stakeholders terkait lainnya. Dengan adanya upaya-upaya di atas diharapkan dinamika pembangunan yang terjadi baik yang didorong oleh kondisi di dalam wilayah Indonesia (fisik, sosial dan ekonomi) maupun akibat pengaruh eksternal (globalisasi, demokratisasi, good governance, dan lain lain) telah memunculkan berbagai tantangan baru bagi penataan ruang di Indonesia.

Kondisi ini harus disikapi dengan perlunya perubahan cara pandang dan cara tindak karena tanpa itu penyelesaian yang dilakukan hanya akan bersifat simptomatik dan tidak menyentuk akar permasalahan yang sesungguhnya. Menyadari hal tersebut, Direktorat Jenderal Penataan Ruang telah menetapkan kerangka pengembangan strategis (strategic development framework) sebagai upaya terpadu untuk mengantisipasi/menjawab tantangan yang terjadi. Penataan ruang merupakan instrumen untuk merumuskan tujuan dan strategi pengembangan wilayah terpadu sebagai landasan pengembangan kebijakan pembangunan sektoral dan daerah, termasuk sebagai landasan pengembangan infrastruktur yang efisien sesuai dengan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemanfaatan ruang untuk pembangunan infrstruktur perlu mengacu dan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Untuk dapat mewujudkan kerangka pembangungan strategis tersebut perlu dipersiapkan langkah-langkah perbaikan terhadap proses penyelelenggaraan penataan ruang, antara lain :

· Tidak lagi berlindung kepada aturan barui tentang project strategis karena sebenarnya justru harus mendorong proses penyusunan rencana tataruang yang tidak hanya bersifat temporary, akan tetapi juga diimbangi dengan proses berkelanjutan sehingga tercipta sinergi antar kepentingan pusat dan daerah, maupuan antara kepentingan pemerintah dan seluruh pelaku pembangunan serta sektor.

· Melaksanakan proses penyusunan rencana tata ruang yang bersifat dinamis dan fokus kepada hal-hal yang strategis (strategic planning) serta mempertimbangkan keragaman budaya lokal baca kearifan lokal.

· Mengembangkan konsep audit penataan ruang sebagai instrumen monitoring dan evaluasi atau pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang dalam skala wilayah maupun kota.

· Melanjutkan penyiapan NSPM penyusunan rencana tata ruang (RTR) dan pemanfaatan ruang dan melakukan diseminasi, sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan penataan ruang kepada seluruh pelaku pembangunan (pemerintah, legislatif dan kelompok-kelompok masyarakat) sehingga ada garis yang tegas menuju hasil yang dipersyaratkan.

· Meningkatkan penegakan hukum dengan memasukkan aspek sanksi di dalam revisi UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang.

· Meningkatkan kapasitas perencana baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dan sistem informasi penataan ruang sebagai alat monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang bersama-sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, asosiasi profesi

· Membuat dan merevisi semua aturan Tata Ruang sehingga singkron antara kepentingan spatial dan kepentingan sektor.

Sehingga apa yang dirasakan sekarang dengan banyaknya anggapan bahwa tata ruang menghalangi pelaksanaan pembangunan menjadi tidak benar karena justru karena kondisi aturan, petunjuk pelaksanaan dan SPM Tataruang sendiri sebagai dasar perencana melaksanakan kegiatannya yang mengarahkan sebatas yang dirasakan sekarang.

Author

Related Articles

Leave a comment

Back to Top