Kementerian ATR/BPN Susun Tata Ruang Bencana

NEWS No Comments on Kementerian ATR/BPN Susun Tata Ruang Bencana
Kementerian ATR/BPN Susun Tata Ruang Bencana


Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menyusun tata ruang bencana. Tujuan disusunnya tata ruang mengenai bencana adalah agar Pemerintah dapat waspada akan terjadinya bencana. Hal itu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursydan Baldan saat membuka Lokakarya bertema “Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam Mitigasi Bencana dan Penanganan Pasca Bencana di Jawa Bagian Selatan” di Jakarta (4/6).

Ditambahkan Ferry, nantinya tata ruang bencana ini akan disinkronkan dengan peta yang sudah dimiliki oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Karena bencana merupakan fakta dan tidak bisa dihindari maka perlu upaya kita untuk meminimalisir dampaknya.

Ferry juga mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN siap membantu BNPB dalam penyiapan lahan-lahan relokasi yang dekat dengan masyarakat. “Memang tidak mudah merelokasi masyarakat yang sudah lama tinggal di daerah yang terkena bencana karena masyarakat tersebut sangat terikat dengan tanah leluhurnya. Itu adalah dimensi yang tidak bisa dirasionalkan,” jelas Ferry.

Selain itu, Ferry mengungkapkan bahwa akan disiapkan pula sentra-sentra agar BNPB dapat menyimpan alat-alat berat. “Hal ini karena dalam penanganan pasca terjadinya bencana, seringkali mengalami kesulitan dalam proses evakuasi korban, maupun perbaikan sarana dan prasarana, serta infrastruktur. Salah satu penyebab kesulitan tersebut adalah sulitnya alat-alat berat yang diperlukan untuk mencapai lokasi,” ujar Ferry.

Di kesempatan yang sama Kepala BNPB Syamsul Maarif menjelaskan, berdasarkan data 153 Kabupaten/Kota di Indonesia berada di zona bahaya sangat tinggi terhadap gempa bumi, 127 Kabupaten/Kota berada di zona bahaya sangat tinggi tsunami >5 meter, Indonesia memiliki 127 gunungapi aktif, dan 315 kabupaten/kota berada di daerah bahaya sedang-tinggi dari banjir. Berbagai bencana yang terjadi pasti akan menimbulkan dampak dari sisi materiil maupun korban jiwa. “Untuk itu, penataan ruang sangat diperlukan karena berperan penting dalam mengurangi resiko bencana,” tambahnya.

Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Surono mengungkapkan, keterkaitan agraria dan tata ruang dalam bencana tidak bisa dipisahkan. Agraria memiliki peran saat pasca bencana sedangkan tata ruang berperan dalam pra bencana dengan menitikberatkan pada upaya-upaya sebelum terjadinya bencana.

Lokakarya ini dihadiri oleh Kepala BPBD D.I Yogyakarta Gatot Saptaji, Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Peajabat Eselon II BPN Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta serta jajaran staf di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
BPN_040615b


Sumber : admintaru_040615

Author

Related Articles

Leave a comment

Back to Top