“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik”  (Conclusion dari sebuah harapan besar Bag 3 habis)

“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik” (Conclusion dari sebuah harapan besar Bag 3 habis)

“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik” (Conclusion dari sebuah harapan besar Bag 3 habis) Oleh: Juniar Ilham Pijakan Keputusan Tahun ini bagi planner benar-benar tahun penuh emosi, bagaimana tidak seakan semua telunjuk mengarah kesatu titik. Dari yng tidak paham bagaimana sebuah kebijakan publik sampai menjadi peraturan perundang undangan mengikat sampai tingkatan kementrian bahkan kebijakan dinegara yang kita cintai ini. Baiklah dibagian pertama terlihat tulisan yng belum “berdamai" dgn keadaan, pada sebagian orang belum bisa menerima alasan kuat kenapa produk tata ruang justru digeret kearah penjustifikasian bahwa produk taru itu dianggap menghambat pembangunan, produk taru itu tidak cukup mampu dipakai oleh sektor, produk...
“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik” (Epic dari sebuah proses perencanaan Bag 2)

“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik” (Epic dari sebuah proses perencanaan Bag 2)

“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik” (Epic dari sebuah proses perencanaan Bag 2) Oleh :Juniar Ilham SILSILAH Dalam bidang pendidikan perencanaan, pelajaran tentang Stedebouwkunde en stadaanleg (ilmu pembangunan dan pelaksanaan pembangunan kota) dikembangkan oleh Prof. Wolff Schoemaker, Prof. R.L.A.Schoemaker, dan Prof. Thijse di Departemen Ilmu Teknik, bidang Teknik Sipil di ITB (Sujarto dalam Oetomo, 2003). Menurut Soefaat (2003), adalah Kus Hadinoto yang mencetuskan gagasan dan prakarsa pendidikan tinggi perencanaan dalam kedudukan beliau sebagai Kepala Balai Tata Ruang Pembangunan, Lembaga Tata Ruang pertama di Indonesia, hasil serah terima dari Pemerintah Hindia Belanda ke Pemerintah Indonesia pada tahun 1950.Saat itu masalah perencanaan ditangani oleh...
“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik”  (Lebih kuat mana SK Menteri daripada Perda? Bag 1)

“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik” (Lebih kuat mana SK Menteri daripada Perda? Bag 1)

“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik” (Lebih kuat mana SK Menteri daripada Perda? Bag 1) Oleh: Juniar Ilham   Mungkin kita beberapa waktu lalu bertanya, baru kali ini sebuah kebijakan tata ruang diminta untuk dievaluasi oleh menteri yang tidak membidangi Tata Ruang…. Sebuah ironi karena sebab utama beberapa faktor penyebab peninjauan kembali RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota bukan karena produk taru yang bermasalah, akan tetapi karena adanya perubahan peraturan atau rujukan sistem penataan ruang yang berlaku mengikat bagi kabupaten/propinsi atau nasional. Adanya perubahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dari tingkat pusat/provinsi yang berdampak pada pengalokasian kegiatan berskala besar. Sebuah perubahan yang dikategorikan mendesak karena adanya...