Nilai BPHTB Jadi Satu Persen, Sektor Properti Akan Terdongkrak

Nilai BPHTB Jadi Satu Persen, Sektor Properti Akan Terdongkrak

Nilai BPHTB Jadi Satu Persen, Sektor Properti Akan Terdongkrak   Tahukah Anda? Pemerintah baru saja berencana menurunkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Kontrak Investasi Kolektif-Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE). Lalu apa dampaknya? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Selanjutnya, DIRE adalah salah satu sarana investasi baru yang secara hukum di Indonesia akan berbentuk KIK. DIRE pun diartikan sebagai kumpulan uang pemodal yang akan diinvestasikan ke bentuk aset properti baik secara langsung seperti membeli gedung maupun tidak langsung...
Gubernur Jatim Usulkan Penghapusan Tarif Tol di Suramadu

Gubernur Jatim Usulkan Penghapusan Tarif Tol di Suramadu

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengusulkan penghapusan tarif untuk seluruh jenis kendaraan yang melintas di tol Surabaya-Madura (Suramadu).Usulan itu disampaikan untuk menekan biaya distribusi barang khususnya produk asal Madura yang akan dikirim ke daerah lain. "Usulannya sudah saya kirim ke Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretariat Negara sejak November lalu. Informasinya ada lampu hijau, tapi belum resmi," katanya, Selasa (5/1/2015). Usulan itu sebenarnya sudah disampaikan sebelum pemerintah membebaskan tarif masuk kendaraan roda dua di Tol Suramadu. "Mungkin roda dua dulu, baru kendaraan roda empat dan sejenisnya," lanjut Soekarwo. Dibebaskannya tarif tol roda empat, kata dia, agar produk Jawa Timur,...
Sudah Siapkah Madura Menjadi Provinsi?

Sudah Siapkah Madura Menjadi Provinsi?

MADURA, KOMPAS.com — Angan-angan Madura untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur, menjadi provinsi sendiri, terlihat masih memiliki tantangan berat.Sektor ekonomi empat kabupaten di Madura, masing-masing Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep, masih jauh jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain.Empat kabupaten ini pada tahun 2014 hanya memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 532 miliar. Rincian PAD tahun 2014 masing-masing kabupaten, yakni Kabupaten Sumenep Rp 166 miliar, Kabupaten Pamekasan Rp 125 miliar, Kabupaten Sampang Rp 121 miliar, dan Kabupaten Bangkalan Rp 120 miliar. PAD empat kabupaten ini, contohnya, belum bisa setara Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 yang sebesar Rp 800...
BI: Infrastruktur Jadi Penopang Ekonomi Indonesia

BI: Infrastruktur Jadi Penopang Ekonomi Indonesia

BI: Infrastruktur Jadi Penopang Ekonomi Indonesia Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (tengah) berbincang dengan Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara (kiri) dan Deputi Gubernur Ronald Waas (kanan) usai Rapat Dewan Gubernur di Gedung Bank Indonesia Bisnis.com, JAKARTA--Bank Indonesia menyatakan perlu ada upaya untuk melakukan reformasi ekonomi dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Agus D.W Martowardojo mengatakan di tengah kondisi perekonomian global saat ini dibutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Salah satu bentuk tantangan perekonomian di Indonesia yakni sulitnya mendapatkan pembiayaan guna mengatasi celah pembiayaan infrastruktur atau infrastructure gap. "Permasalahan utama dalam pembangunan, khususnya di tengah...
PENYERAPAN ANGGARAN: Kementerian PUPR Capai 33,09%

PENYERAPAN ANGGARAN: Kementerian PUPR Capai 33,09%

PENYERAPAN ANGGARAN: Kementerian PUPR Capai 33,09% Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatatkan realisasi penyerapan anggaran sebesar 33,09% atau setara dengan Rp39,2 triliun dari total anggaran senilai Rp118,5 triliun per 2 September ini.  Angka tersebut sedikit lebih tinggi dari  target revisi  penyerapan anggaran bulan Agustus yang sebelumnya ditetapkan 31,15%, tetapi masih kurang dari 10,91% untuk mencapai target akhir  September yang ditetapkan. Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengungkapkan pencapaian tersebut dalam rapat hasil kinerja Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR, Rabu (2/9/2015). Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Jenderal PUPR Taufik Widjoyono, Dirjen Bina Marga Hedijanto W. Husaini, Dirjen SDA...

Kementerian ATR/BPN Susun Tata Ruang Bencana

Kementerian ATR/BPN Susun Tata Ruang Bencana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menyusun tata ruang bencana. Tujuan disusunnya tata ruang mengenai bencana adalah agar Pemerintah dapat waspada akan terjadinya bencana. Hal itu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursydan Baldan saat membuka Lokakarya bertema "Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam Mitigasi Bencana dan Penanganan Pasca Bencana di Jawa Bagian Selatan" di Jakarta (4/6). Ditambahkan Ferry, nantinya tata ruang bencana ini akan disinkronkan dengan peta yang sudah dimiliki oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Karena bencana merupakan fakta dan tidak bisa dihindari...
Mimpi Surabaya Memiliki Angkutan Massal Cepat (Monorel)

Mimpi Surabaya Memiliki Angkutan Massal Cepat (Monorel)

Mimpi Surabaya Memiliki Angkutan Massal Cepat (Monorel)   Sebagai ibukota Jawa Timur yang berkembang secara dinamis, serta kota kedua terbesar di Indonesia, Surabaya terus melakukan perbaikan pada sektor infrastruktur. Salah satunya dengan mengembangkan angkutan massal modern berupa Angkutan Massal Cepat (Monorail). Bersumber dari laman smart.surabaya.go.id dan dalam upaya ikut menyebarkan informasi terkait Angkutan Massal Cepat di Surabaya berikut penjelasannya: Latar Belakang Sebagai “Kota Perdagangan dan Jasa Internasional”, Surabaya memegang peranan penting sebagai hub pembangunan  kawasan Indonesia Timur. Sedangkan di sisi regional, Surabaya merupakan pintu gerbang masuknya investasi ke propinsi Jawa Timur. Hal ini tentu saja didukung oleh ketersediaan prasarana transportasi...