Pengaruh Layanan SKA Planner Dalam Layanan Jasa Konstruksi Pasca Revisi Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 menjadi Nomor 2 Tahun 2017

Pengaruh Layanan SKA Planner Dalam Layanan Jasa Konstruksi Pasca Revisi Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 menjadi Nomor 2 Tahun 2017

Pengaruh Layanan SKA Planner Dalam Layanan Jasa Konstruksi Pasca Revisi Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 menjadi Nomor 2 Tahun 2017 Penulis: Juniar Ilham Pada hari kamis tanggal 15 Desember 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Jasa Konstruksi menjadi undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna Ke-15 di Gedung DPR RI. UU Jasa Konstruksi yang baru disahkan akan menggantikan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 yang sudah berlaku kurang lebih selama 17 tahun. Pengesahan UU Jasa Konstruksi ini salah satunya bertujuan untuk meningkatkan daya saing jasa konstruksi dalam negeri di era persaingan global. Undang-Undang Jasa Konstruksi...
Nilai BPHTB Jadi Satu Persen, Sektor Properti Akan Terdongkrak

Nilai BPHTB Jadi Satu Persen, Sektor Properti Akan Terdongkrak

Nilai BPHTB Jadi Satu Persen, Sektor Properti Akan Terdongkrak   Tahukah Anda? Pemerintah baru saja berencana menurunkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Kontrak Investasi Kolektif-Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE). Lalu apa dampaknya? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Selanjutnya, DIRE adalah salah satu sarana investasi baru yang secara hukum di Indonesia akan berbentuk KIK. DIRE pun diartikan sebagai kumpulan uang pemodal yang akan diinvestasikan ke bentuk aset properti baik secara langsung seperti membeli gedung maupun tidak langsung...
Gubernur Jatim Usulkan Penghapusan Tarif Tol di Suramadu

Gubernur Jatim Usulkan Penghapusan Tarif Tol di Suramadu

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengusulkan penghapusan tarif untuk seluruh jenis kendaraan yang melintas di tol Surabaya-Madura (Suramadu).Usulan itu disampaikan untuk menekan biaya distribusi barang khususnya produk asal Madura yang akan dikirim ke daerah lain. "Usulannya sudah saya kirim ke Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretariat Negara sejak November lalu. Informasinya ada lampu hijau, tapi belum resmi," katanya, Selasa (5/1/2015). Usulan itu sebenarnya sudah disampaikan sebelum pemerintah membebaskan tarif masuk kendaraan roda dua di Tol Suramadu. "Mungkin roda dua dulu, baru kendaraan roda empat dan sejenisnya," lanjut Soekarwo. Dibebaskannya tarif tol roda empat, kata dia, agar produk Jawa Timur,...
Sudah Siapkah Madura Menjadi Provinsi?

Sudah Siapkah Madura Menjadi Provinsi?

MADURA, KOMPAS.com — Angan-angan Madura untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur, menjadi provinsi sendiri, terlihat masih memiliki tantangan berat.Sektor ekonomi empat kabupaten di Madura, masing-masing Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep, masih jauh jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain.Empat kabupaten ini pada tahun 2014 hanya memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 532 miliar. Rincian PAD tahun 2014 masing-masing kabupaten, yakni Kabupaten Sumenep Rp 166 miliar, Kabupaten Pamekasan Rp 125 miliar, Kabupaten Sampang Rp 121 miliar, dan Kabupaten Bangkalan Rp 120 miliar. PAD empat kabupaten ini, contohnya, belum bisa setara Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 yang sebesar Rp 800...
Urbanisasi, dari Masalah Jadi Peluang

Urbanisasi, dari Masalah Jadi Peluang

  Urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota merupakan fenomena tersendiri dalam beberapa dekade belakangan. Kecenderungan ini juga terjadi di berbagai belahan dunia. Diperkirakan saat ini 50 persen warga Indonesia tinggal di perkotaan. Ke depan, arus urbanisasi yang cepat diprediksi akan menyebabkan warga dunia yang tinggal di perkotaan akan mencapai 70 persen di tahun 2050. Arus urbanisasi yang begitu cepat dalam jumlah begitu besar, jika tidak diantisipasi secara arif dari awal, akan menyebabkan sejumlah persoalan. Terutama pada degradasi kualitas hidup masyarakat perkotaan, khususnya dari aspek permukiman, ketersediaan air bersih, pasokan energi, dan lingkungan. Demikian fakta yang terungkap dalam Asia...
Rencana Bappenas 2016, Banyak Pembangunan Pelabuhan dan Bendungan

Rencana Bappenas 2016, Banyak Pembangunan Pelabuhan dan Bendungan

Bandung - Bappenas punya sejumlah rencana pembangunan di 2016 mendatang. Apa saja rencana tersebut? Staf Ahli Menteri PPN Bidang Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Pungky Sumadi, mengatakan, ada percepatan infrastruktur yang dilakukan di 2016. Saat ini sebagian proyek infrastruktur tersebut sudah ada yang memasuki proses lelang. "Tahun 2016 kita akan melakukan pembangunan bandara, jalan tol dan pelabuhan. Tahun 2016 ini memang agak ambisius, tapi memang yang disetujui itu," ujarnya dalam Temu Media Kementrian PPN/Bappenas yang digelar di Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (13/11/2015). Selama 5 tahun ke depan, ditargetkan ada 47 pembangunan yang tersebar...
Pemerintah Mendukung Adanya Terobosan Yang Inovatif Dalam Program Sejuta Rumah

Pemerintah Mendukung Adanya Terobosan Yang Inovatif Dalam Program Sejuta Rumah

Pemerintah Mendukung Adanya Terobosan Yang Inovatif Dalam Program Sejuta Rumah Jumat , 11 Sep 2015 Program sejuta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan  salah satu upaya mempercepat penyelesaian permasalahan perumahan yang rencananya akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2019, saat ini tercatat  kebutuhan rumah baru setiap tahunnya baik karena pertumbuhan penduduk dan urbanisasi sekitar 800 ribu unit. Jumlah tersebut merupakan tantangan yang sangat besar, namun pemerintah optimis jika adanya sinergi antara Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, dan stakeholder lainnya target pemerintah dalam program satu juta rumah akan  terealisasi. “Dalam kesempatan ini saya ingin mengangkat beberapa isu yang kita hadapi dalam mensukseskan...