Definisi dan Jenis Bencana

BNPB DEFINISI BENCANA

Definisi dan Jenis Bencana

BNPB DEFINISI BENCANA

Definisi Bencana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut:

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhan batuan.

Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah “erupsi”. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.

Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan (“tsu” berarti lautan, “nami” berarti gelombang ombak). Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.

Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan .

Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.

Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).

Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras.

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.

Kecelakaan transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi di darat, laut dan udara.

Kecelakaan industri adalah kecelakaan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu perilaku kerja yang berbahaya (unsafe human act) dan kondisi yang berbahaya (unsafe conditions). Adapun jenis kecelakaan yang terjadi sangat bergantung pada macam industrinya, misalnya bahan dan peralatan kerja yang dipergunakan, proses kerja, kondisi tempat kerja, bahkan pekerja yang terlibat di dalamnya.

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Status Kejadian Luar Biasa diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/SK/VII/2004.

Konflik Sosial atau kerusuhan sosial atau huru hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras (SARA).

Aksi Teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional.

Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversi, penghambatan, pengacauan dan/ atau penghancuran. Dalam perang, istilah ini digunakan untuk mendiskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer, tetapi dengan spionase. Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa sruktur penting, seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain-lain.

Konsep Smart City untuk Kota-Kota di Indonesia

Konsep Smart City untuk Kota-Kota di Indonesia

MPKD UGM. Profesor Sudaryono adalah Guru Besar Perencanaan Kota, UGM Yogyakarta, mengatakan rencana pemerintah DKI Jakarta menuju smart city sebaiknya tak menyoal pembangunan fisik saja. Tetapi juga sosialisasi mental, yakni memberikan pengetahuan bagaimana konsep kota yang cerdas bisa dipahami semua kalangan masyarakat. Dan bagaimana kota ini bisa sejalan dengan kehidupan sosial yang mengikat dengan aturan-aturan dan konsep perencanaan kota berbasis digital.

Pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten di negeri ini masih belum menerapkan konsep smart city sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan perkotaan mereka, malahan lebih mengedepankan cara-cara konvensional yang tidak terintegrasi satu sama lain. Penerapan konsep smart city yang dilakukan di Jepang tersebut telah dimulai sejak 2010. Namun, pemikiran ini nampaknya masih kesulitan diimplementasikan oleh sejumlah negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

smart-city

Seperti dalam ulasan yang di muat di Republika.co.id beliau melanjtkan uraian tentang konsep Smart City bagi  sebuah kota tidak sekedar menonjolkan aspek fisik saja tetapi ia berpendapat dalam pengerjaan fasilitas fisik, seperti penambahan infrastruktur, perluasan jaringan internet, dan sebagainya tidak menjadi masalah yang berarti bagi pemerintah. Namun akan menjadi sia-sia apabila saat semua fasilitas fisik telah memadai, mental dan perilaku serta pemahaman masyarakat akan konsep smart city belum dipahami secara merata.

“Saya kira jika secara pembangunan fisik,tidak masalah bagi pemerintah. Namun disini smart city bukan melulu soal fisik, namun kita bicara kriminal, kemiskinan, pendidikan, dan masalah sosial lainnya,”kata Sudaryono.

Selanjutnya, ia menuturkan sebelum Jakarta menuju smart city dalam arti kompleks, perlu adanya pra kondisi. Seperti peningkatan pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, serta memberi edukasi pada masyarakat akan konsep smart city dalam segala dimensi tidak hanya soal pembangunan fisik.

Smart cityakan menggunakan pemanfaatan teknologi dan informasi untuk memaksimalkan sumber daya yang ada. Dengan memaksimalkan sumber daya ini, diharapkan pelayanan kepada warga bisa lebih efektif dan efisien.

Tujuannya untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, maka pelayanan kepada warga akan lebih maksimal.

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sedang bersiap-siap mewujdukan konsep Smart City, yaitu dengan menyusun grand design smart city Jakarta bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Ketua Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung, mengatakan kota-kota lain seperti Bandung dan Bogor juga mulai tertarik untuk mengimplementasikan konsep smart city di wilayahnya.

“Bahkan, Surabaya sudah mulai menjalankan konsep semacam itu di sisi pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi,” kata Suhono Harso Supangkat.

Dalam 2 hingga 3 tahun mendatang, ITB bekerjasama dengan Telkom Group menargetkan dapat membantu paling tidak sebanyak 5 kota di Indonesia untuk mulai mengembangkan smart city.

Salah satu dimensi terpenting dari Smart City adalah bahwa kota saat ini seharusnya memberikan pelayanan yang menggunakan teknologi terkini, dan membangun infrastruktur yang pintar, sehingga dapat memberikan pelayanan yang efektif dan murah kepada seluruh masyarakat yang tinggal di kota tersebut.

Tiga hal itu antara lain, ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan energi, dan menerapkan teknologi tepat guna.

  1. Ramah lingkungan, ia menjelaskan hal yang pertama dilakukan adalah bagaimana mewujudkan ruang terbuka hijau (RTH).
  2. Efisien dalam penggunaan energi, angkutan publik menjadi sebuah keharusan dan penyediaan yang memadai.
  3. Menerapkan teknologi tepat guna sejalan dengan penambahan infrastruktur maka semakin mudah untuk menerapkan berbagai macam kajian yang lebih efisien, fleksibel dan tepat agar sebuah kota bukan sekedar menjadi icon tetapi sebagai kota yang menerapkan implementasi konsep-konsep smart city.

Kota-kota besar di Indonesia sebenarnya sangat berpotensi besar terhadap gagasan atau konsep Smart City, beberapa kota besar yang sudah mengarah tentang konsep smart city ini atara lain : Jakarta, Bandung, Surabaya, Bogor. Modal dari kota-kota ini terbilang sudah mewakili untuk arah yang dimaksud. Apalagi ditopang dengan banyaknya sarana penunjang dan dibantu operator selular akan mempercepat tercapainya sebuah kota untuk menuju smart city dalam arti sesungguhnya, bukan hanya pintar dalam kecanggihan teknologi, namun bagaimana mengedepankan sosio-budaya akan beriringan dengan kemajuan kota itu sendiri.

Sumber :
  1. Adi Ginanjar Maulana – http://bandung.bisnis.com dalam tulisannya : “Konsep Smart City Belum Prioritas Di Indonesia”
  2. Profesor Sudaryono – Guru Besar Perencanaan Kota, UGM – http://www.republika.co.id dalam tulisannya : Konsep Smart City tak Sekedar Tampilan Fisik.

Sumber disini

(Refrensi) Landasan Hukum dalam Penyusunan RDTRK

(Refrensi) Landasan Hukum dalam Penyusunan RDTRK

Dalam penyusunan Laporan RDTRK dan Raperda, umumnya meneyrtakan refrensi landasan hukum. Berikut refrensi landasan hukum dalam penyusunan RDTRK yang dapat dijadikan masukan dalam penyusunan RDTRK

2

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
  2. Undang-Undang No 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164);
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan lembaran Negara Nomor 4444);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
  9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
  11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
  12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
  13. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 Tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5112);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);
  26. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya;
  28. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  29. Keputusan Menteri Pertanian No.837/KPTS/UM/1980 Dan No. 683/KPTS/UM/II/1998 Tentang Klasifikasi Kemampuan Lahan;
  30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai;
  31. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31/PERMEN/M/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri;
  32. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 32/PERMEN/M/2006 Tentang Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun Dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri;
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
  34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan;
  35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
  36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Bencana Longsor;
  37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 Tentang Kriteria Teknis Perencanaan Tata Ruang Kawasan Budidaya;
  38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
  39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
  40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
  41. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
  42. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 Tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
  43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
  44. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010/ Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
  45. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
  46. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedoman Bidang Penataan Ruang;
  47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomer 3 Tahun 2008 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern;
  48. dan Peraturan Daerah lainnya yang terkait, misalnya Perda RTRW, Perda pengaturan bangunan tinggi, Perda KKOP, dan sebagainya

Prinsip-Prinsip Pengembangan Kawasan Industri

Prinsip-Prinsip Pengembangan Kawasan Industri

Pengembangan kawasan industri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perndustrian Nomor 35 tahun 2010, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

indexcourtesy: finance.detik

  1. Kesesuaian Tata Ruang, pemilihan, penetapan dan penggunaan lahan untuk kawasan industri harus sesuai dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, Rencana Tata Ruang Wilaya-Provinsi”, maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kesesuaian tata ruang merupakan landasan pokok bagi pengembangan kawasan industri yang akan menjamin kepastian pelaksanaan pembangunannya.
  2. Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pengembangan suatu kawasan industri mempersyaratkan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai. Oleh karena itu, dalam upaya mengembangkan suatu kawasan industri perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan penyediaan prasarana dan sarana, seperti :
  • Tersedianya akses jalan yang dapat memenuhi kelancaran arus transportasi kegiatan industri;
  • Tersedianya energi (gas, listrik) yang mampu memenuhi kebutuhan kegiatan industri baik dalam hal ketersediaan, kualitas, kuantitas dan kepastian pasokan;
  • Tersedianya sumber air sebagai air baku industri baik yang bersumber dari air permukaan, PDAM, air tanah dalam; dengan prioritas utama yang berasal dari air permukaan yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri (Water Treatment Plant);
  • Tersedianya sistem dan jaringan telekomunikasi untuk kebutuhan telepon dan komunikasi data;
  • Tersedianya fasilitas penunjang lainnya seperti kantor pengelola, unit pemadam kebakaran, bank, kantor pos, poliklinik, kantin, sarana ibadah, perumahan karyawan industri, pos keamanan, sarana olahraga/ kesegaran jasmani, halte angkutan umum, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan

3. Ramah Lingkungan, dalam pengembangan kawasan industri, pengelola kawasan industri wajib melaksanakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dimana kawasan industri wajib dilengkapi dengan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yaitu kajian mengenai dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau

AMDAL merupakan perangkat kebijakan yang dipersiapkan untuk mengurangi dampak lingkungan suatu kegiatan sejak tahap perencanaan kegiatan, bila tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan, maka keputusan dan rencana kegiatan harus diubah.

Fungsi AMDAL adalah untuk :

  • Memberi masukan dalam pengambilan keputusan,
  • Memberi pedoman upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak lingkungan hidup.
  • Memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah.

Sedangkan manfaat AMDAL adalah untuk :

  • Mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek,
  • Menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan,
  • Menghemat pengunaan sumber daya alam
  • Kemudahan dalam memperoleh kredit bank.

4. Efisiensi

Aspek efisiensi rnerupakan landasan pokok dalam pengembangan kawasan industri. Bagi pengguna kaveling (user) akan mendapatkan lokasi kegiatan industri yang sudah tertata dengan baik dimana terdapat beberapa keuntungan seperti bantuan proses/ perijinan, ketersediaan prasarana dan sarana. Sedangkan bagi pemerintah daerah akan menjadi lebih efisien dalam perencanaan pembangunan prasarana ‘yang mendukung dalam pengembangan kawasan industri

5. Keamanan dan Kenyamanan Berusaha,

Situasi dan kondisi keamanan yang stabil merupakan salah satu jaminan bagi keberlangsungan kegiatan kawasan industri. Untuk itu diperlukan adanya jaminan keamanan dan kenyamanan berusaha dari gangguan keamanan seperti gangguan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tindakan anarkis dan gangguan lainnya terhadap kegiatan industri. Dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan berusaha, Pengelola Kawasan Industri dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat dan/atau pihak keamanan. Apabila dipandang perlu, pemerintah dapat menetapkan suatu Kawasan Industri sebagai objek vital untuk mendapatkan perlakuan khusus Faktor keselamatan merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kawasan industri, sehingga perlu memperhatikan hal-hal yang menyangkut Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) dan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan kerja yang berlaku.