Diskusi Bedah Tata Ruang

Di seluruh Indonesia, tercatat 5.590 sungai induk dan 600 di antaranya berpotensi menimbulkan banjir. Daerah rawan banjir yang dicakup sungai-sungai induk ini mencapai 1,4 juta hektar. Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, banjir yang melanda daerah-daerah rawan, pada dasarnya disebabkan tiga hal. Pertama, kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, badai, dan sebagainya.1 Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada catchment area, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan alur sungai dan sebagainya.

Banjir bukan hanya menyebabkan sawah tergenang sehingga tidak dapat dipanen dan meluluhlantakkan perumahan dan permukiman, tetapi juga merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik, bahkan menelan korban jiwa. Kerugian semakin besar jika kegiatan ekonomi dan pemerintahan terganggunya, bahkan terhentinya. Meskipun partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan banjir sangat nyata. terutama pada aktivitas tanggap darurat, namun banjir menyebabkan tambahan beban keuangan negara, terutama untuk merehabilitasi dan memulihkan fungsi parasana publik yang rusak.

Terjadinya serangkaian banjir dalam waktu relatif pendek dan terulang tiap tahun, menuntut upaya lebih besar mengantisipasinya, sehingga kerugian dapat diminimalkan. Berbagai upaya pemerintah yang bersifat struktural (structural approach), ternyata belum sepenuhnya mampu menanggulangi masalah banjir di Indonesia. Penanggulangan banjir, selama ini lebih terfokus pada penyediaan bangunan fisik pengendali banjir untuk mengurangi dampak bencana. Selain itu, meskipun kebijakan non fisik –yang umumnya mencakup partisipasi masyarakat– dalam penanggulangan banjir sudah dibuat, namun belum diimplementasikan secara baik, bahkan tidak sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga efektifitasnya dipertanyakan.

Banjir kilat/dadakan biasanya didefinisikan sebagai banjir yang terjadi hanya dalam waktu kurang dari 5 jam sesudah hujan lebat mulai turun. Biasanya juga dihubungkan dengan banyaknya awan kumulus yang menggumpal di angkasa, kilat atau petir yang keras, badai tropis atau cuaca dingin (Seta, 1991). Karena banjir ini sangat cepat datangnya, peringatan bahaya kepada penduduk sekitar tempat itu harus dengan segera dimulai upaya penyelamatan dan persiapan penanggulangan dampak-dampaknya. Umumnya banjir dadakan akibat meluapnya air hujan yang sangat deras, khususnya bila tanah bantaran sungai rapuh dan tak mampu menahan cukup banyak air. Penyebab lain adalah kegagalan bendungan/tanggul menahan volume air (debit) yang meningkat, perubahan suhu menyebabkan berubahnya elevasi air laut, dan atau berbagai perubahan besar lainnya di hulu sungai termasuk perubahan fungsi lahan (Arsyad, 1989). Saat ini yang menjadi isu publik adalah pengubahan lahan, kepadatan pemukiman penyebab tertutupnya lahan, erosi dan sedimentasi yang terjadi diberbagai kawasan perkotaan dan daerah. Kerawanan terhadap banjir dadakan akan meningkat bila wilayah itu merupakan lereng curam, sungai dangkal dan pertambahan volume air jauh lebih besar daripada yang tertampung (Suripin, 2001).

Data sejarah banjir luapan sungai yang melanda kota-kota di lembah utama membuktikan bahwa tindakan-tindakan perlindungan tidak bisa diandalkan, akibat beraneka-ragamnya sumber banjir, yang bukan hanya dari induk sungai melainkan juga dari anak anak sungai (Mulyanto, 2007). Permasalahan pengelolaan sumberdaya air dan lahan sangat terkait dengan tingkat pemenuhan kebutuhan, keberadaan kualitas dan kuantitas luasannya dan siklus penggunaannya serta bagaimana pengelolaannya, termasuk dalam pendekatan pencegahan dan penanggulangan banjir.

Dalam sebulan terakhir, Kota Malang diguyur hujan yang cukup lebat. Berdasarkan berita yang dikutip dari harian kompas, di tanggal 28 Maret terjadi hujan deras yang berakibat adanya 17 titik banjir yang melanda di Kota Malang yaitu di Jalan A Yani, Jalan Letjen S Parman, Jalan Bantaran, Jalan Letjen Sutoyo, Jalan Sulfat, Jalan Mawar gang IV, Jalan Candi Kalasan, Jalan A Yani Carefour dan Jalan Industri Barat RT 7 RW 6. Selain itu, banjir juga terpantau di Jalan Borobudur RT 3 RW 8, Jalan Plaosan Gang II (Sidomolyu Samaan), Jalan Bungur, Jalan Veteran (Malang Town Square), Jalan Soekarno Hatta, Jalan Pekalongan, Jalan Simpang Setaman serta Jalan Selorejo. Saluran drainase di salah satu ruas jalan Kedawung gang 1 RT 1 RW 5 Kelurahan Purutrejo, Kota Malang, naik setinggi 160 centimeter dari permukaan trotoar. Air itu melintasi tembok pengamanan setinggi 140 centimeter. Salah satu penyebab terjadinya banjir di Kota Malang adalah adanya tumpukan sampah yang menyumbat gorong-gorong paska terjadinya banjir yang melanda sejumlah titik tersebut karena kelalaian warga yang masih membuang sampah secara sembarangan.

Dari permasalahan yang ada tersebut perlu diadakannya sebuah diskusi terkait permasalahan banjir yang terjadi di Kota Malang yang dibahas dari berbagai sisi baik dari segi infrastruktur maupun tata ruangnya yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi maupun asosiasi profesi dan juga masyarakat. Harapannya dengan adanya diskusi ini dapat menghasilkan kesepahaman persepsi mengenai banjir dan permasalahannya sehingga dapat menciptakan rekomendasi ataupun solusi terkait permasalahan tersebut.

TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN 

Tujuan Kegiatan: 

Forum diskusi bedah tata ruang ini diadakan dengan tujuan selain untuk menyamakan persepsi terkait studi kasus Banjir dan Genangan di Kota Malang, dihasilkannya pula rekomendasi kebijakan untuk meminimalisir terjadinya banjir dan pengendalian dampak banjir yang akan datang.

Manfaat kegiatan 

Manfaat dari kegiatan diskusi bedah tata ruang ini antara lain berupa:

  1. Ajang berbagi informasi diantara anggota IAP Jatim dan sekaligus memberi pemahaman terkait studi kasus .
  2. Memberikan konstribusi pemikiran utamanya bagi Pemerintah Kota Malang pada 

khususnya dan bagi pengembangan kota di Indonesia pada umumnya 

NARASUMBER  

Narasumber yang akan menjadi pembicara dalam kegiatan diskusi bedah tata ruang ini antara lain:

  1. Nara sumber: Barenlitbang Kota Malang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang yang akan memaparkan mengenai strategi dan kebijakan Kota Malang menghadapi permasalahan banjir dan genangan di kawasan perkotaan
  2. Panelis 1: Ir. Laksni Sedyowati, MS. Ahli Lingkungan dan Drainase Perkotaan yang akan memaparkan mengenai rekayasa kota bebas banjir dan genangan.
  3. Panelis 2: Dr. Ir. Agustina Nurul Hidayati, MT.. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota yang akan memaparkan mengenai perencanaan perencanaan dan pengendalian tata ruang menuju kota bebas banjir dan genangan. 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

Kegiatan diskusi bedah tata ruang ini akan diadakan pada:

Hari                       : Tanggal 27 April

Pukul                    ; 08.00 – 14.00

Tempat                : Gedung Pasca Sarjana Universitas Merdeka Malang (UNMER)

,

KONGRES PROVINSI III IAP JATIM

KONGRES PROVINSI III IAP JATIM

 

Lomba Kreativitas Kebencanaan 2016

poster bpbd

Lomba Kreativitas Kebencanaan 2016

Lomba ini diadakan oleh BNPB. Silakan dicoba

 

http://bpbd.jatimprov.go.id/files/bnpb/Poster%20Lomba%20TA%202016.pdf

 

poster bpbd

,

Dokumentasi Rakornas IAP 2016 di Banjarmasin

Dokumentasi Rakornas IAP 2016 di Banjarmasin

Rakornas merupakan forum koordinasi seluruh pengurus organisasi antara pengurus nasional (PN) dan pengurus provinsi (Pengda). Kegiatan diselenggarakan di Hotel Aria Barito, Jumat malam (2/4) dihadiri Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, Ketua DPP IAP Bernadus Djonoputro, ini juga dilanjutkan pengukuhan pengurus IAP Kalsel.

dalam memasuki tahun kedua pemerintahan Jokowi-JK, transformasi kebijakan dan program pembangunan pemerintah yang berlangsung cepat dan ekspansif telah membawa sistim penataan ruang kita ke dalam masa yang paling kritis.

Munculnya Perpres Nomor 61/2015 dan surat edaran Mentri Koordinasi Perekonomian yang meminta rencana tata ruang untuk menyesuaikan diri dengan arah, bentuk dan pola kebijakan yang dikeluarkan, sangat tidak bisa diterima oleh masyarakat perencana.

“Rencana tata ruang adalah produk hasil proses bottom-up dan kesepakatan multi stakeholder yang harus dipatuhi oleh semua stakeholder pembangunan” demikian disampaikan Bernadus Djonoputro, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) dalam forum dialog pada Rakernas IAP 2016 di Banjarmasin.

IAP sangat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing Indonesia, tetapi bukan dengan prosedur potong kompas dan mengabaikan rencana tata ruang sebagai matra spasial pembangunan.

Apabila pemerintah membutuhkan penyesuaian rencana tata ruang maka perlu dilakukan penyempurnaan dalam aturan mainnya yaitu UU 26/2007, bukan kemudian malah mengeluarkan aturan yang mengesankan rencana tata ruang sebagai penghambat investasi.

Ketua Umum IAP menambahkan, setiap stekeholder memiliki hak untuk memanfaatkan ruang dan kegiatan penyusunan tata ruang adalah proses yang terbuka dan parsipatif, oleh karena itu, apabila kebijakan energi 35 MW, highspeed rail Jakarta-Bandung, Martim toll road, dll ingin diimplementasikan harus memperhatikan arahan dan ketentuan yang sudah ditetapan dalam rencana tata ruang. Apabila pada kondisi eksistingnya tidak sesuai maka harus diajukan revisi terlebih dahulu sesuai dengan aturan yang berlaku bukan malah membuat aturan sendiri.

Berdasarkan beberapa indikasi direndahkannya rencana tata ruang dalam kebijakan pembangunan pemerintah, maka IAP dalam forum Rakornas IAP 2016 ini menyerukan agar pemerintah untuk memperhatikan beberapa hal menempatkan kembali rencana tata ruang sebagai matra spesial pembangunan melalui pencabutan Surat edaran Menko Perekonomian No S 163/M EKON/07/2015 tentang peninjauan kembali dan revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Revisi Perpres NO3/2016 tentang percepatan proyek strategis nasional khususnya pasal 19 ayat 2 agar merujuk kepada aturan perubahan rencana sesuai dengan UU 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.Mengajak pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan UU penataan ruang terutama pada bagian pembagian peran pemerintah. Sifat rencana tata ruang yang mutatis multandis dan ketentuan sanksi. Kementerian Agraria dan tata ruang sebagai leading sector, harus segera melakukan harmonisasi produk rencana tata ruang dengan informasi  pertanahan dan melakukan langkah proaktif melalui penyesuaian berbagai perangkat kebijakannya.

Dengan demikian diharapkan tercipta pengaturan ruang untuk darat, kehutanan, laut, udara ke dalam Undang-Undang penataan ruang secara harmonis.

IAP menghimbau, kepada pemerintah agar tidak ada lagi kebijakan pembangunan memperhatikan kebijakan tata ruang yang sudah ada dan senantiasa melakukan proses pembangunan dengan mengikuti ketentuan tencana tata ruang yang merupakan kesepakatan bersama dalam memanfaatkan  ruang demi terwujudnya ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan.

Sumber: http://infobanua.co.id/iap-pemerintah-jangan-abaikan-produk-rencana-dalam-percepatan-pembangunan/

Berikut Dokumentasi Rakornas Banjarmasin di Banjarmasin

IMG-20160403-WA0024

.IMG-20160401-WA0001Kedatangan Rombongan Surabaya

IMG-20160404-WA0000Pengukuhan Pengurus IAP Kalimantan Selatan

sesi diskusiSesi Diskusi Publik (dok: Juniar Ilham)

sesi programSesi program unggulan (dok: Juniar Ilham)

IMG-20160403-WA0007

.IMG-20160402-WA0001

.IMG-20160402-WA0002OutBond dan susur sungai

IMG-20160402-WA0004Pengurus IAP Jatim

DISKUSI IAP “Refleksi Perencanaan Tata Ruang di Indonesia”

(Agenda)

Tahun 2015 telah berlalu. Saatnya merefleksi diri pada bidang yang kita cintai ini, tata ruang. Bila di tahun 2015 terjadi perubahan nomenklatur di sejumlah kementrian yang berhubungan dengan tata ruang. Maka Tahun 2016 ini tantangannya adalah era Pasar bebas dengan bingkai Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mulai bergulir pada 2015 yang semakin terbuka lebar. Bagaimana profesi planner kedepannya? Bagaimana menghadapi masalah-masalah yang timbul terkait tata ruang selama ini?

Mengawali tahun 2016, IAP Jatim kembali akan menyelenggarakan kegiatan Diskusi Rutin.

DISKUSI IAP JATIM
.
Mengundang Bapak, Ibu, kawan-kawan semua untuk hadir dan berdiskusi dalam agenda Diskusi Rutin IAP Jatim
Tema: “Refleksi Perencanaan Tata Ruang di Indonesia”
Acara: Bincang santai dan diskusi terkait isu2 tata ruang dan bidang keprofesian)
Waktu:Sabtu, 23 Januari 2016
Tempat: Bangi Kopitiam
Jln. Retawu No.22 Malang (Sebelah Museum Brawijaya)

Terbuka Untuk Umum: IAP, Akademisi, KOnsultan, PNS, mahasiswa dll

(50 maks)

Bedah Tema:

  1. Bidang kerja atau ruang lingkup kerja planner sebagai ahli perencanaan ruang atau perencanaan pembangunan(mengingat kompleksitas permasalahan pembangunan di tataran praktis)
  2. Tata Ruang vs Tatar Uang= bagaimana peran optimal planner dengan idealismenya dalam berprofesi tanpa “diganggu”masalah non teknis (uang)
  3. Optimalisasi kreatifitas planner vs standar-standar normatif dari pemerintah
  4. Peran IAP dalam mengedakasi masyarakat dan pemerintah tentang perencanaan ruang, dan atau pembangunan

Tema terkait organisasi:

Bagaimana lebih menyeimbangkan hak dan kewajiban anggota terkait issue pinjam nama berijin apalagi yang tanpa ijin, dan planner nakal (yang tidak tuntas dalam menyelesaikan pekerjaan, dll)

Yang berminat sila mendaftarkan diri sebagai peminat, melalui kontak person:

https://www.facebook.com/hetty.oktaviananew?fref=nf

Sdr. Hetty//087856654499

Terimakasih

2

LOKASI ACARA

lokasi diskusi

,

Materi Pembekalan Sertifikasi Anggota IAP JATIM

Materi Pembekalan Sertifikasi Anggota IAP JATIM-Gelombang II,2015

Akhir November lalu, tepatnya tanggal 28 November 2015, IAP Jatim kembali menyelenggarakan Sertifikasi Anggota IAP Jatim. Pada event ini diikuti 28 peserta dengan klasifikasi muda dan madya.

Adapun dalam pembekalan kali ini diisi oleh nara sumber yang tidak asing dibidangnya, antara lain:

  • Bapak Ir. Juniar Ilham
  • Bapak Prof.Ir. Roos Akbar, Msc.Phd
  • Bapak DR.Ir Agus Dwi Wicaksono, LRR
  • Bapak DR.Ir. Ibnu Sasongko MT
  • Bapak Adjie Pamungkas, ST, M.Dev,Plg. PhD

Dan, sebagaimana yang telah diungkapkan panitia penyelenggara, bahwa materi akan di upload di website ini, maka berikut kami berikan link unduhan:

 

  • Materi oleh: Bapak Ir. Juniar Ilham

” Kompetensi Perencana dan Proses Sertifikasi “

  • Materi oleh: Bapak Prof.Ir. Roos Akbar, Msc.Phd

” Kode Etik Perencana Indonesia “

  • Materi oleh: Bapak DR.Ir Agus Dwi Wicaksono, LRR

” Standar Mutu Penataan Ruang (RTBL)”

  • Materi oleh: Bapak DR.Ir. Ibnu Sasongko MT

” Standar Mutu Penataan Ruang (RDTR) -Pengantar”

” Standar Mutu Penataan Ruang (RDTR) -Tipologi Wilayah”

” Standar Mutu Penataan Ruang (RDTR) -Penetapan Batas Perkotaan”

” Standar Mutu Penataan Ruang (RDTR) -Sumber dan Standar Tampilan Peta”

” Standar Mutu Penataan Ruang (RDTR) -Muatan RDTR”

  • Materi oleh: Bapak Adjie Pamungkas, ST, M.Dev,Plg. PhD

“Standar Mutu Penataan Ruang (RTR yang Mempertimbangkan Aspek Kebencanaan)”

 

Silakan di klik link nya, jangan lupa untuk mencantumkan nama sumber, semoga bermanfaat dan barokah untuk para pemateri.

Jaya Terus IAP Jatim!!!

 

,

Sertifikasi IAP Gelombang II-Susunan Acara

Sertifikasi IAP Gelombang II-Susunan Acara

Menjelang akhir tahun, IAP Jatim kembali mengadakan Acara Sertifikasi Calon Anggota IAP Jawa Timur. Acara ini merupakan kali kedua yang diselenggarakan oleh IAP Jatim pada tahin 2015 ini, setelah sebelumnya terlaksana pada Bulan April di Universitas Brawijaya, Malang.

Hal ini merupakan kabar menggembirakan untuk Anda yang sudah mendaftar beberapa waktu lalu, baik tingkat Muda maupun MAdya.

Susunan Acara Sertifikasi Calon Anggota IAP Jawa Timur yang rencananya akan dilaksanakan di PWK ITS, 28 November 2015, secara lengkap dapat Anda lihat sebagai berikut:

susunan acarasusunan acara1