Dokumentasi Rakornas IAP 2016 di Banjarmasin

Dokumentasi Rakornas IAP 2016 di Banjarmasin

Dokumentasi Rakornas IAP 2016 di Banjarmasin Rakornas merupakan forum koordinasi seluruh pengurus organisasi antara pengurus nasional (PN) dan pengurus provinsi (Pengda). Kegiatan diselenggarakan di Hotel Aria Barito, Jumat malam (2/4) dihadiri Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, Ketua DPP IAP Bernadus Djonoputro, ini juga dilanjutkan pengukuhan pengurus IAP Kalsel. dalam memasuki tahun kedua pemerintahan Jokowi-JK, transformasi kebijakan dan program pembangunan pemerintah yang berlangsung cepat dan ekspansif telah membawa sistim penataan ruang kita ke dalam masa yang paling kritis. Munculnya Perpres Nomor 61/2015 dan surat edaran Mentri Koordinasi Perekonomian yang meminta rencana tata ruang untuk menyesuaikan diri dengan arah, bentuk dan pola...
Pembentukan Lembaga Sertifikasi Ahli Perencanaan

Pembentukan Lembaga Sertifikasi Ahli Perencanaan

Pembentukan Lembaga Sertifikasi Ahli Perencanaan Materi ini dibawakan oleh Hendricus Andy Simarmata pada Rakornas IAP 2016 di Banjarmasin. Berikut merupakan materi yang ditayangkan pada kesempatan tersebut.                                  
Nilai BPHTB Jadi Satu Persen, Sektor Properti Akan Terdongkrak

Nilai BPHTB Jadi Satu Persen, Sektor Properti Akan Terdongkrak

Nilai BPHTB Jadi Satu Persen, Sektor Properti Akan Terdongkrak   Tahukah Anda? Pemerintah baru saja berencana menurunkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Kontrak Investasi Kolektif-Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE). Lalu apa dampaknya? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Selanjutnya, DIRE adalah salah satu sarana investasi baru yang secara hukum di Indonesia akan berbentuk KIK. DIRE pun diartikan sebagai kumpulan uang pemodal yang akan diinvestasikan ke bentuk aset properti baik secara langsung seperti membeli gedung maupun tidak langsung...
DISKUSI IAP “Refleksi Perencanaan Tata Ruang di Indonesia”

DISKUSI IAP “Refleksi Perencanaan Tata Ruang di Indonesia”

(Agenda) Tahun 2015 telah berlalu. Saatnya merefleksi diri pada bidang yang kita cintai ini, tata ruang. Bila di tahun 2015 terjadi perubahan nomenklatur di sejumlah kementrian yang berhubungan dengan tata ruang. Maka Tahun 2016 ini tantangannya adalah era Pasar bebas dengan bingkai Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mulai bergulir pada 2015 yang semakin terbuka lebar. Bagaimana profesi planner kedepannya? Bagaimana menghadapi masalah-masalah yang timbul terkait tata ruang selama ini? Mengawali tahun 2016, IAP Jatim kembali akan menyelenggarakan kegiatan Diskusi Rutin. DISKUSI IAP JATIM . Mengundang Bapak, Ibu, kawan-kawan semua untuk hadir dan berdiskusi dalam agenda Diskusi Rutin IAP Jatim Tema: "Refleksi...
Gubernur Jatim Usulkan Penghapusan Tarif Tol di Suramadu

Gubernur Jatim Usulkan Penghapusan Tarif Tol di Suramadu

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengusulkan penghapusan tarif untuk seluruh jenis kendaraan yang melintas di tol Surabaya-Madura (Suramadu).Usulan itu disampaikan untuk menekan biaya distribusi barang khususnya produk asal Madura yang akan dikirim ke daerah lain. "Usulannya sudah saya kirim ke Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretariat Negara sejak November lalu. Informasinya ada lampu hijau, tapi belum resmi," katanya, Selasa (5/1/2015). Usulan itu sebenarnya sudah disampaikan sebelum pemerintah membebaskan tarif masuk kendaraan roda dua di Tol Suramadu. "Mungkin roda dua dulu, baru kendaraan roda empat dan sejenisnya," lanjut Soekarwo. Dibebaskannya tarif tol roda empat, kata dia, agar produk Jawa Timur,...
Sudah Siapkah Madura Menjadi Provinsi?

Sudah Siapkah Madura Menjadi Provinsi?

MADURA, KOMPAS.com — Angan-angan Madura untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur, menjadi provinsi sendiri, terlihat masih memiliki tantangan berat.Sektor ekonomi empat kabupaten di Madura, masing-masing Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep, masih jauh jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain.Empat kabupaten ini pada tahun 2014 hanya memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 532 miliar. Rincian PAD tahun 2014 masing-masing kabupaten, yakni Kabupaten Sumenep Rp 166 miliar, Kabupaten Pamekasan Rp 125 miliar, Kabupaten Sampang Rp 121 miliar, dan Kabupaten Bangkalan Rp 120 miliar. PAD empat kabupaten ini, contohnya, belum bisa setara Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 yang sebesar Rp 800...