Diskusi Bedah Tata Ruang

Diskusi Bedah Tata Ruang

Di seluruh Indonesia, tercatat 5.590 sungai induk dan 600 di antaranya berpotensi menimbulkan banjir. Daerah rawan banjir yang dicakup sungai-sungai induk ini mencapai 1,4 juta hektar. Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, banjir yang melanda daerah-daerah rawan, pada dasarnya disebabkan tiga hal. Pertama, kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, badai, dan sebagainya.1 Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada catchment area, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan alur sungai dan sebagainya. Banjir bukan hanya menyebabkan sawah tergenang sehingga tidak dapat...
Pengaruh Layanan SKA Planner Dalam Layanan Jasa Konstruksi Pasca Revisi Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 menjadi Nomor 2 Tahun 2017

Pengaruh Layanan SKA Planner Dalam Layanan Jasa Konstruksi Pasca Revisi Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 menjadi Nomor 2 Tahun 2017

Pengaruh Layanan SKA Planner Dalam Layanan Jasa Konstruksi Pasca Revisi Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 menjadi Nomor 2 Tahun 2017 Penulis: Juniar Ilham Pada hari kamis tanggal 15 Desember 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Jasa Konstruksi menjadi undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna Ke-15 di Gedung DPR RI. UU Jasa Konstruksi yang baru disahkan akan menggantikan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 yang sudah berlaku kurang lebih selama 17 tahun. Pengesahan UU Jasa Konstruksi ini salah satunya bertujuan untuk meningkatkan daya saing jasa konstruksi dalam negeri di era persaingan global. Undang-Undang Jasa Konstruksi...
“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik”  (Conclusion dari sebuah harapan besar Bag 3 habis)

“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik” (Conclusion dari sebuah harapan besar Bag 3 habis)

“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik” (Conclusion dari sebuah harapan besar Bag 3 habis) Oleh: Juniar Ilham Pijakan Keputusan Tahun ini bagi planner benar-benar tahun penuh emosi, bagaimana tidak seakan semua telunjuk mengarah kesatu titik. Dari yng tidak paham bagaimana sebuah kebijakan publik sampai menjadi peraturan perundang undangan mengikat sampai tingkatan kementrian bahkan kebijakan dinegara yang kita cintai ini. Baiklah dibagian pertama terlihat tulisan yng belum “berdamai" dgn keadaan, pada sebagian orang belum bisa menerima alasan kuat kenapa produk tata ruang justru digeret kearah penjustifikasian bahwa produk taru itu dianggap menghambat pembangunan, produk taru itu tidak cukup mampu dipakai oleh sektor, produk...
“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik” (Epic dari sebuah proses perencanaan Bag 2)

“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik” (Epic dari sebuah proses perencanaan Bag 2)

“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik” (Epic dari sebuah proses perencanaan Bag 2) Oleh :Juniar Ilham SILSILAH Dalam bidang pendidikan perencanaan, pelajaran tentang Stedebouwkunde en stadaanleg (ilmu pembangunan dan pelaksanaan pembangunan kota) dikembangkan oleh Prof. Wolff Schoemaker, Prof. R.L.A.Schoemaker, dan Prof. Thijse di Departemen Ilmu Teknik, bidang Teknik Sipil di ITB (Sujarto dalam Oetomo, 2003). Menurut Soefaat (2003), adalah Kus Hadinoto yang mencetuskan gagasan dan prakarsa pendidikan tinggi perencanaan dalam kedudukan beliau sebagai Kepala Balai Tata Ruang Pembangunan, Lembaga Tata Ruang pertama di Indonesia, hasil serah terima dari Pemerintah Hindia Belanda ke Pemerintah Indonesia pada tahun 1950.Saat itu masalah perencanaan ditangani oleh...
“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik”  (Lebih kuat mana SK Menteri daripada Perda? Bag 1)

“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik” (Lebih kuat mana SK Menteri daripada Perda? Bag 1)

“Keputusan Mengeliminir Kebijakan Publik” (Lebih kuat mana SK Menteri daripada Perda? Bag 1) Oleh: Juniar Ilham   Mungkin kita beberapa waktu lalu bertanya, baru kali ini sebuah kebijakan tata ruang diminta untuk dievaluasi oleh menteri yang tidak membidangi Tata Ruang…. Sebuah ironi karena sebab utama beberapa faktor penyebab peninjauan kembali RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota bukan karena produk taru yang bermasalah, akan tetapi karena adanya perubahan peraturan atau rujukan sistem penataan ruang yang berlaku mengikat bagi kabupaten/propinsi atau nasional. Adanya perubahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dari tingkat pusat/provinsi yang berdampak pada pengalokasian kegiatan berskala besar. Sebuah perubahan yang dikategorikan mendesak karena adanya...